Advertisement Here

TENTANG KAMI

LEGALITAS

Didirikan pada tanggal 12 Desember 2020 Lintascakrawalnews.com adalah portal media online yang terhitung masih belia berbeda jauh dengan media siber ternama yang sudah bergerak sejak lama.

Namun hal itu tidak menyurutkan niatan kami untuk ikut berpartisipasi membangun dan mencerdaskan bangsa Indonesia melalui penyebaran informasi yang inspiratif dan aspiratif dalam pemberitaan berdasarkan fakta.

Selain itu Media online Lintascakrawalanews.com selalu mengedepankan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam menjalankan setiap peliputannya. Menggali para Narasumber yang akurat dan akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan).

Media online Lintascakrawalanews.com juga mengedukasi para Reporternya untuk terus menggali ilmu jurnalistik agar dapat bekerja secara profesional sesuai Visi dan Misi.

VISI :
Menjadi perusahaan media online yang profesional dan terpercaya berdasarkan fakta untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan bijaksana.

MISI :
1. Sebagai jembatan informasi kepada publik
2. Mengembangkan pendidikan informasi yang mencerdaskan dan mengedukasi masyarakat
3. Menyajikan berita yang proporsional
4. Mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah
5. Mengedepankan kaidah-kaidah jurnalisme positif sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Lintascakrawalanews.com merupakan Portal berita online yang diterbitksn dibawah Perusahaan Pers : PT. LINTAS CAKRAWALA PERSS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor Surat Keputusan :
AHU-0060403.AH.01.01.TAHUN 2020

Notaris :
AKHMAD FIBRIANSYAH BAGAN, SH., M.KN

Nomor Akta / Tanggal Akta :
10 / 22 Oktober 2020

SKT Kantor Wilayah KPP Kalsel – Teng :
Nomor : S-5055KT/WPJ.29/KP.0903/2020

NPWP : 96.184.884.4-714.000

Pemerintah Republik Indonesia
Nomor Induk Berusaha : 0263010230089

BPJS Ketenagakerjaan Sertifikat Kepesertaan :
Nomor : 200000001065831

Sebagaimana telah sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”.

Ini diperkuat dengan Surat Edaran Dewan Pers tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers; di mana setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Sesuai Standar Perusahaan Pers, badan hukum Indonesia yang dimaksud di atas harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Mengacu Pasal 1 angka 2 UU Pers, badan hukum untuk penyelenggaraan Usaha Pers adalah badan hukum yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Dengan demikian, bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain di bidang pers.