Kejari Barito Utara Akan Proses Dugaan Laporan Korupsi Dari Dana PMDH 2020 Desa Muara Pari Senilai Rp235.000.000

  • Bagikan

LCN | BARITO UTARA — Penerimaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan (PMDH) di Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020 senilai Rp.235.000.000, diwilayah Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dari salah satu perusahaan pemegang IUPHHK yaitu PT. Wana Inti Kahurioan Intiga (WIKI) berbuntut panjang. Pasalnya dana PMDH tersebut diterima melalui kantor camat Lahei.

Ketua LSM Rumpun Dayakarsa Mandiri Kalimantan Tengah Ahmad Yudan Baya, mengatakan hal tersebut telah dilaporkan kami melalui surat nomor 06/LSM-RDM/KTG/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 ke Kejaksaan Negeri Barito Utara atas dugaan tindak pidana korupsi atas penerimaan dana PMDH tersebut,” ungkap Yudan sapaan akrabnya Kepada Media Siber Lintascakrawalanews.com, Selasa (27/07).

BERITA TERKAIT  WASPADA!!! AIR SUNGAI LAHEI MELUAP SIAP-SIAP WARGA BENTARAN SUNGAI SAMBUT BANJIR

Menurutnya, ada beberapa kejanggalan dalam proses penerimaan dana PMDH bahkan penggunaan dana sebesar Rp.235.000.000, yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Muara Pari, seperti pertama proram pembangunan khusus dana PMDH dari perusahaan PT WIKI tersebut tahun 2020 lalu tidak pernah Kepala Desa memusyarahkan dengan masyarakat, kedua dana tersebut diterima dikantor camat Lahei, dan ketiga dana tesebut dibelanjakan langsung oleh oknum pemerintah untuk membeli alat sound sistem. dan perangkat WiFi yang juga diperdagangkan oleh oknum pemerintah Desa terhadap masyarakat.

“Terkhusus dana PMDH sebesar Rp.235.000.000 sesuai hasil kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pemerintah Desa Muara Pari dan pemilik lokasi yaitu sebesar 47.000 M3 x Rp.5000 sebesar Rp.235.000.000. Jadi, sangat jelas dari beberapa tahun yang lalu dalam substansi surat Bupati Barito Utara nomor 412/119/PMD tertanggal 5 April 2005 perihal Pemberdayaan Masyarakat disekitar Hutan/Tambang yang ditujukan kepada semua Pemegang Izin HPH/IUP HHK/HTI dan HPH KM di Kabupaten Barito Utara angka 2 Diminta setiap tahun membuat Rencana Operasional (RO) PMDH yang disusun bersama dengan masyarakat Desa yang menjadi binaan dengan kegiatan yang perupakan prioritas dari Desa yang bersangkutan,” terang Yudan lagi yang mantan Ketua BPD Muara Pari.

BERITA TERKAIT  Rekonstruksi Pembunuhan Nini Jiran di Kebun Karet Oleh Cucunya Sendiri, Pelaku Peragakan 25 Adegan

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *