Indonesia Negeri Diskon Hukuman Koruptor, Kabar RUU Perampasan Aset?

  • Bagikan

Oleh: Andre Vincent Wenas

Negeri diskon hukuman koruptor. Begitulah kesan yang muncul akhir-akhir ini gara-gara kasus Djoko Tjandra (pengusaha), Pinangki (eks Jaksa), Eddy Prabowo (eks MenKKP, Politisi Gerindra) dan Juliari P. Batubara (eks Mensos/Politisi PDIP). Kasus-kasus berbau diskon hukuman yang sebelumnya juga banyak sih sebetulnya.

Belum lagi kita bicara soal fasilitas mewah di Penjara Sukamiskin bagi para napi koruptor. Foto-foto yang terpampang di media menampilkan bagaimana Setya Novanto (eks Ketua DPR-RI/Politisi Partai Golkar), M. Nazaruddin (ex Bendahara Umum Partai Demokrat) bersama napi koruptor lainnya bergembira ria berkumpul di sebuah ruangan, kabarnya di Penjara Sukamiskin, yang telah disulap bak kamar hotel bintang lima.

Najwa Shihab juga pernah sidak ke Penjara Sukamiskin dan mendapati sel-sel penjara “palsu” yang ditempati Luthfi Hasan Ishaaq (eks Mentan/Politisi PKS) dan banyak napi koruptor lainnya. Walah…

Ada apa di Indonesia ini?

Penjara Sukamiskin itu untuk menjalani hukuman atau sekadar basa-basi pelesiran ala Holiday-Inn di mana mereka toh masih bisa doing business and pleasure as usual? Sama saja… hanya tempatnya beda! Begitu seperti potongan lirik lagu yang kerap dilantunkan para waria.

Katanya korupsi itu adalah bentuk kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime). Jadi semestinya hukumannya pun extra-ordinary dong ya.

Selain upaya pencegahan, lewat kampanye anti-korupsi serta berbagai upaya edukasi publik demi membangun budaya anti-korupsi, maka langkah terakhir tentunya adalah: tangkap dan hukum sang koruptor!

BERITA TERKAIT  Be Smart Netizen, Saring sebelum sharing

Nah persoalannya adalah, penangkapannya tak boleh tebang pilih, serta hukumannya pun tak boleh tawar menawar ala dagang sapi di luar ruang sidang. Begitu kan seharusnya.

Lalu kita pun menyimak kegeraman publik tentang fenomena yang memang kurang ajar ini. Mereka berteriak, “…sudahlah hukum mati saja para koruptor itu!” Ekspresi memuakkan yang memuncak.

Okelah, kita bisa memafhumi geletar kemarahan publik seperti ini. Mereka juga mempertanyakan ketegasan sikap dari KPK, juga Kejaksaan dan tentunya Kepolisian.

Sebagai triumvirat garda terdepan penegakan hukum di Indonesia apakah bandul timbangan mereka selalu berat sebelah dan pedang keadilan mereka sudah tumpul? Atau sengaja dibuat mandul? Oleh siapa Dul?

Sewaktu konferensi pers OTT Juliari P. Batubara, kita ingat ucapan Ketua KPK Filri Bahuri yang bilang bahwa Juliari bisa saja terancam hukuman mati, asalkan semua syarat hukumnya terpenuhi.

Ancaman hukuman mati itu tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Sedangkan ayat (1) UU 31/1999 (UU Tipikor) itu bunyinya, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

BERITA TERKAIT  Intelligent Multimedia Diantara Kebutuhan dan Kepentingan

Ada pun penjelasan Pasal 2 Ayat (2) tentang hukuman mati itu bunyinya, “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.”

Jadi “syarat tertentu” seperti itu mesti dipenuhi agar hukuman mati bisa dikenakan. Lalu tentu pertanyaannya, apakah Juliari P. Batubara itu juga dijerat dengan pasal 2 UU Tipikor itu? Ternyata tidak.

Juliari dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Itu soal suap menyuap.

Dan akhirnya kita tahu bahwa tuntutannya adalah 11 tahun penjara. Hmm… lalu apakah ia bakal dipenjara di Hotel Sukamisk-Inn… eh penjara Sukamiskin? Dengan segala fasilitas mewahnya, serta “kebebasan” untuk doing business as usual? Wallahualam.

Kecewa? Ya tentu saja. Jadi bagaimana?

Ada satu perangkat hukum yang sebetulnya paling bikin gentar para koruptor. Tapi sayangnya perangkat hukum itu belum disahkan, alias masih nyangkut di DPR-RI. Apa itu? RUU Perampasan Aset.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *