Dede Farhan Aulawi: Terus Gelorakan Semangat Pemberantasan Korupsi

  • Bagikan

LCN || Pembahasan masalah korupsi ini nampaknya menjadi pembahasan yang tak pernah berakhir. Meskipun banyak oknum pejabat yang kena OTT, tapi dalam prakteknya perilaku korup masih tetap berjalan. Seolah mereka yang ditangkap dan dipenjara tidak memberikan dampak jera, takut atau minimal khawatir sehingga tidak melakukannya.

Inilah hal penting yang menjadi PR bersama agar sama – sama membangun sistem yang mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor).

Di sinilah pentingnya partisipasi publik dalam format pengawasan masyarakat sehingga bisa turut serta mencegah kemungkinan terjadinya perilaku korup di semua lini yang ada “, ucap Dede Farhan Aulawi yang diundang oleh LSM Penjara untuk menjadi narasumber dalam acara Hari Anti Korupsi se-dunia (Hakordia) di Pangandaran, Rabu (5/1).

BERITA TERKAIT  Satbrimob Polda Banten Laksanakan Serah Terima Piket Jaga

Pada kesempatan tersebut, Dede juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap area – area yang rawan timbulnya perilaku korup.

Jumlah area rawan tiap daerah bisa sama bisa juga berbeda, yang terpenting diharapkan seluruh masyarakat khususnya para pegiat anti korupsi mampu melakukan pemetaan terhadap area – area yang rawan timbulnya risiko korupsi.

Sebagai rujukan bisa merujuk pada pengalaman penanganan perkara oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya.

Beberapa area yang secara umum bisa dikatakan menjadi area yang rawan terjadinya korupsi di tingkat daerah, meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.

BERITA TERKAIT  Dukung Percepatan Penanganan Covid-19 Bhayangkari Cabang Bangli Gelar Gerai Vaksin

Oleh karenanya tentu diperlukan komitmen yang kuat dari unsur pimpinan daerah hingga DPRD. Dengan demikian maka baik eksekutif maupun legislatif harus sama – sama menjaga integritas dan terus memperkuat tata kelola yang terintegrasi.

“ Disinilah pentingnya melakukan pemberdayaan aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP). Dimana mereka yang ditempatkan di fungsi ini tentu harus memiliki integritas, kompetensi dan keberanian untuk bertindak dengan lurus sesuai aturan yang berlaku.

Di daerah – daerah sebenarnya kita tidak kekurangan orang yang pintar, tetapi kita masih sangat kurang untuk menemukan orang – orang yang memiliki integritas sehingga ucapan dan perilakunya bisa menjadi contoh sekaligus tauladan di lingkungannnya “, ungkap Dede.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *