Dari Dana CSR Perusahaan, Pemerintah Desa Muara Pari Bangun Gedung Walet Menuai Penolakan Warga

  • Bagikan

LCN || BARITO UTARA — Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara adalah salah satu Desa yang masuk Program, Program Pemberdayaan Masyarakat PPM atau yang kenal CSR dari lima Desa yaitu Desa Luwe Hulu, Desa Rahaden, Desa Muara Pari, Desa Karendan dan Desa Haragandang, yang dikelola langsung oleh Desa melalui Perjanjian Kerja Sama PKS antara Kepala Desa dan pihak Medco Indonesia Bangkanai Ltd.

Adapun nilai hampir rata-rata sebesar Rp 350.000.000 dan pelaksanaan lapangan Kepala Desa bisa menunjuk pihak lain sebagai pelaksana lapangan, bahkan Perangkat Desanya sendiri, Terkhusus di Desa Muara Pari.

Dari pantauan lapangan media ini dan hasil konfirmasi beberapa masyarakat warga Desa Muara Pari pada hari Senin (30/08) untuk sebagai Tim Pelaksana di Desa Muara Pari adalah Remondo dan ia ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana bahkan juga menjabat menjadi Sekretaris Desa.

Adapun yang di bangun oleh Tim pelaksana adalah membangun Gedung Walet, Renovasi Balai Basarah, dan Posyandu, namu menuai penolakan dan kritikan pedas dari warga setempat.

Pasalnya sejak awal tahun anggaran 2021 Pemerintah Desa Muara Pari tidak secara musawarah mufakat mulai dari membentuk tim pelaksana bahkan prioritas program pembangunan, melalui dana PPM atau CSR tersebut.

Salah satunya tokoh masyarakat Desa Muara Pari Muliani, kami sangat tidak setuju untuk membeangun walet tersebut masih banyak hal-hal lain yang harus diutamakan seperti jalan Desa sangat dibutuhkan warga, air bersih dan lainya yang sekiranya bisa mambantu kebutuhan masyarakat Desa,”ucapnya.

BERITA TERKAIT  Rapat Pelaksanaan Karantina Pelaku Perjalanan Masuk Wilayah Kalimantan Tengah

Hadrianoor alias Nanoi juga menyampaikan dikediamannya, banyak warga yang protes namun kayanya tetap dijalankan pihak Pemerintah Desa dan Timnya sehingga kami agak pesimis menghadirkan undangan rapat, karena tetap tidak akomudir Pemerintah Desa Muara Pari,”ungkapnya.

Begitu juga dengan Ahmad yudan baya, tokoh masyarakat Desa Muara Pari dan mantan Ketua BPD, sangat menyayangkan hal demikian, apalagi setelah meliat dari spanduk tim pelaksana membangun walet itu pas disamping kuburan muslimin, tanahnya dari mana, patut juga ditelusuri,”ucapnya.

Selanjutnya, anggaran tersut pula untuk renovasi Balai Basarah dan Posyandu, seingat saya itu kan Balai Basarah pernah menerima dari Pemerintah Kabupaten melalui dana Bansos beberapa tahun yang lalu, demikian juga Posyandu itu juga dari dana Pemerintah bukankan program.

Pembangunan itu harus tidak boleh tumpang tindih dananya dari Pemerintah dan pihak ketiga, kenapa kok tetap dijalankan ada apa,” tambahnya.

“Kami sudah melayangkan surat penolakan terhadap pihak Medco Indonesia Bangkanai Ltd di Muara Teweh beberapa waktu yang lalu akan tetapi tidak ada resfon untuk setidaknya meminimalisir silang pendapat diantara warga bahkan dengan Pemerintah Desa.

Hemat saya, ini kalau terus terjadi hal yang baik dari pihak perusahaan menjadi tidak baik dikalangan masyarakat, timbul kecemburuan satu dengan lainya dan terjadi konspirasi korupsi terhadap masyarakat diskriminatif baik hal pendapat dan keterlibatan dalam pekerjaan dalam Desa,”ungkap Yudan.

BERITA TERKAIT  Jokowi Resmi Cabut Perpres Investasi Miras, Ini Penjelasannya

Hal yang sama beberapa warga yang lain yang minta tidak mau disebutkan namanya mengatakan, iya pak itu semua tim nya Pemerintah Desa dan menyangkut Pekerjaannya tukang ditopoli mereka sekeluarga, dan kalau untuk mau kerja siapkan material kayu untuk bangunanya langsung datang ke Kepala Desa karena Kadesnya yang handel keuangan.

Untuk diketahui dana PPM atau CSR Medco Indonesia Bangkanai Ltd telah dicairkan tahap 1 dan nampak bangunan  Gedung Walet tongkatnya yang dari bahan baku kayu mulai terpasang dan nampak pula tumpukan kayu Ulin disekitar dan papan Meranti dan info warga ada beberapa orang yang masuk kedalam hutan melalui sungai pari untuk menyinso sebagai penyedia bahan bangunan dimaksud.

Saat dikonfirmasikan Remondo Sekretaris Desa yang juga Ketua Tim Pelaksana CSR atau PPM Medco tahun anggaran 2021 di Desa Muara Pari mengatakan, Kami dibentuk atas musyawarah dan itu secara detail silahkan hubungi Kades,” katanya pada media ini, Rabu (1/9).

Sangat menjadi pertanyaan besar bagi kalangan media kok Ketua Tim Pelaksana yang seharusnya yang ditunjuk pelaksana kenapa dilempar ke Kepala Desa ada apa.

Ditempat yang terpisah pernyataan tokoh masyarakat yang juga Ketua Kerapatan Mantir Adat Desa Muara Pari, Teratai melalui telpon seluler mengatakan, program pembangunan CSR dan Tim Pelaksana tidak melalui rapat,” ungkapnya. (Iwn)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *