Advertisement Here

Ajib Hamdani: PPN Sembako, Dalam Pusaran Polemik

  • Bagikan

LCN | JAKARTA — Sejak Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada tanggal 14 Juni 2021, isu tentang *usulan pemerintah untuk pengenaan PPN atas Sembako,* dan pendidikan, menjadi polemik. *Pro kontra menjadi pembahasan yang sangat dalam* oleh para politisi, para pengamat, para pelaku usaha, bahkan oleh masyarakat luas.

Isu PPN atas sembako ini tidak akan menjadi polemik berkepanjangan, ketika ter _deliver_ informasi yang utuh, lengkap dan komprehensif di masyarakat. Justru pembahasan selanjutnya, menuju finalisasi draft Rancangan Undang-undangnya, *perlu melibatkan secara sengaja dari semua _stakeholder._*

Pada prinsipnya, *PPN terbagi atas 4 isu pokok:* objek pajak, subjek pajak, tarif, dan tata cara pemungutan. Yang masuk dalam draft rancangan undang-undang tersebut *baru sebatas tentang objek pajak.* Tetapi *persepsi yang timbul di masyarakat, bahwa sembako ini pasti kena tarif.* Padahal tarif ini menjadi pembahasan selanjutnya, yang pengaturannya masih memerlukan produk hukum selanjutnya.

BERITA TERKAIT  Polda Banten Siap Amankan Pilkades Serentak Tahun 2021

Pada prinsipnya, bagus saja sembako dimasukkan ke bagian objek pajak. Selanjutnya, yang lebih penting dalah bagaimana fungsi pajak lebih optimal sebagai _reguleren_ atau pengatur ekonomi. Untuk *sembako yang dikonsumsi oleh masyarakat luas, bisa dikenakan tarif 0%,* _dus_ sama juga tidak ada pembayaran PPN oleh wajib pajak. *Sedangkan yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas, baru dikenakan tarif,* misalnya 10%. Contoh: konsumsi ikan tarif 0%, sedangkan untuk konsumsi sirip ikan hiu tarif 10%.

Yang menjadi permasalahan mendasar, *biasanya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah, belum optimal.* Contoh pertama, ketika membahas tentang objek, pusaran polemik malah tentang tarif. Contoh kedua, ketika membahas tentang subjek, malah mengusulkan penurunan _treshold_ PKP ketika di waktu bersamaan menghapus PPnBM mobil. Contoh ketiga, ketika mengeluarkan aturan tentang tata cara pemungutan PPN, malah terjebak seolah-olah membuat objek pajak baru dan mencabut kembali regulasi yang telah dikeluarkan, seperti halnya PMK Nomor 210 tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui _ecommerce,_ yang kemudian ditarik kembali pada Tanggal 29 Maret 2019. *Hal ini terjadi karena komunikasi yang terbangun antara otoritas dengan para _stakeholders_ belum optimal.* Konten yang substansi terkadang tidak tersampaikan secara presisi.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *