Sebagai Warga Negara Yang Baik, Suriansyah Halim Akan Selalu Taat Pada Hukum

oleh
oleh

LCN | PALANGKA RAYA – Suriansyah Halim, Panasihat Hukum Martiasi Gawei belum mengetahui secara resmi bahwa mereka dilaporkan oleh Bachtiar Effendi ke Ditreskrimsus Polda Kalteng terkait dugaan tindak pidana UU ITE.

Hal ini dikatakan Suriansyah Halim kepada awak media Sampai saat ini pihaknya belum menerima surat ataupun pemberitahuan dari Polda Kalteng terkait laporan Bachtiar Effendi.

“Sebagai warga negara yang taat hukum kita siap datang dan kooperatif jika dipanggil oleh penyidik atas laporan bang Bachtiar Effendi dan pengacaranya. Ibaratnya jika ada panggilan kita siap datang,” kata Halim Kamis, (11/3) di Palangka Raya.

Menurut Halim, laporan Bachtiar Effendi tidak memenuhi unsur untuk menjerat mereka dalam kasus dugaan tindak pidana pelanggaran UU ITE, karena Halim dan Martiasi Gawei menyampaikan ke awak media sudah sesuai fakta.

“Kami yakin pihak penyidik pasti bisa menelaah kasus ini. Penyidik tentu lebih profesional, apakah hal ini memenuhi unsur pelanggaran undang undang ITE. Karena yang kami sampaikan bahwa Bachtiar jadi tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan dari SP2HP penyidik,” ujarnya.

Halim menjelaskan, penetapan tersangka Bachtiar Effendi itu sudah melalui proses mulai dari Lidik hingga sidik, hasil dari itu semua disampaikan kepada pelapor dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atau SP2HP dan itu merupakan hak bagi pelapor.

“Klien kami tidak mungkin berani menyampaikan sesuatu hal yang bukan fakta. Kami menerima SP2HP pada bulan november tahun 2020. Sedangkan untuk proses hukum tersangka ditunda oleh penyidik lantaran adanya Pilkada dan itu merujuk pada surat edaran Bareskrim,” ujar Halim.

Saat ditanyakan perihal BE yang telah resmi ditahan oleh pihak Krimum Polda Kalteng, Halim menyampaikan. Bahwa itu semua adalah wewenang dari penyidik dan tentunya semua telah melalui sebuah aturan dan pertimbangan yang tepat.

“penyidik menurut saya menggunakan alasan obyektipnya yang mana itu tertuang pada ayat 4 (empat),meskipun acaman hukumannya di bawah 5 (lima) tahun penyidik bisa melakukan penahanan karena dugaan pengelapan yaitu pasal 372 yang dikenakan.Dan apa yang telah di lakukan tim penyidik Ditreskrimum Polda Kalteng dengan melakukan penahan terhadap tersangka, itu semua sudah sesuai dengan aturan.”pungkas Halim. {Dayat}

Sumber : Liputan dan Wawancara
Editor : Iwan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *