Minta Keadilan! Tanah Ulayat Malalo Tigo Jurai disertifikatkan Mafia Tanah dari Jakarta, Begini Kronologisnya

oleh
oleh
Kejanggalan sertifikat tanah yang diterbitkan

LCN | TANAH DATAR — Ditengah tengah sibuknya pemerintah pusat memberantas mafia tanah di tanah air, ternyata mafia tanah juga beraksi di daerah, hal ini terjadi di Malalo Tigo Jurai, tepatnya di Jorong Rumbai Kanagagarian Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumantera Barat.

Hal ini diketahui baru setelah terjadinya Banjir Bandang yang melanda Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo pada pertengan tahun lalu, dimana salah seorang warga yang rumahnya hanyut dibawa banjir bandang yang bernama Farida mendapatkan bantuan pembangunan rumah sederhana dari Pemda Tanah Datar melalui CSR BUMN dan NUMD, namun dengan sarat Farida harus mencari tanah lain untuk membangun rumah tersebut dikarenakan tapak rumahnya yang lama dinyatakan zona merah rawan longsor oleh pemerintah.

Melalui izin dari Mamak Pengulu Kaumnya Datuk Kabasaran Nan Hitam dan kerabat sesuku lainnya maka Farida dianjurkan untuk membangun rumahnya pada tanah pusakan mereka yang berada di Panduang Jorong Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo, setelah mendapatkan persetujuan mendirikan bangunan dari Wali Nagari maka Farida dan keluarganya membangun rumah pada tanah tersebut.

Baru saja rumahnya selesai teratap tiba tiba datang seseorang mengusirnya dari tanahnya itu, oknum itu mengatakan kalau tanah itu adalah miliknya dengan menunjukkan copy sertifikat tanah yang dimaksut.

Tak hayal Farida, suami dan anaknya terkejut melihat seryifikat tersebut, lalu farida mengajak orang itu utk berjumpa pemerintah nagari untuk penyelesaian masalah itu, namun oknum yang membawa sertifikat tanag tersebut tidak mau dan malah mengancam akan melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Abidin, suami Farida di depan rumahnya yang sudah dibangun

Dengan hati yang sangat kecewa dan takut dengan ancaman oknum tersebut maka Farida dan keluarganya terpaksa meninggalkan rumah yang baru saja dia bangun dari bantuan CSR BUMN tersebut dan kemudian Farida melaporkannya kejadian itu kepada Pemerintah Nagari Padang Laweh Malalo.

Oleh Pemerintah nagari Padang Laweh Malalo setelah dibaca dan di Teliti sertifikat tersebut ternyata terdapat kejanggalan yang luar biasa, dimana pada Sertifikat tersebut tertulis beralamat di Jorong Sudut Nagari Sumpur, padahal Objeknya berada di Jorong, Rumbai Nagari Padang Laweh Malalo.

Melihat kenyatan tersebut Pemerintah Nagari Padang Laweh Malalo membawa hal itu kepada Kerapatan Ninik Mamak Malalo Tigo Jurai yang Punya Ulayat Adat, dalam pertemuan itu Para ninik mamak sepakat untuk mempertanyakannya kepada Kepala Kantor Pertanahan / BPN Tanah Datar, jangan jangan ini adalah salah ketik atau salah alamat.

Kejanggalan sertifikat tanah yang diterbitkan

Setelah ditanyakan kepada Kepala Kantor Pertanahan / BPN Tanah datar malah mengakui dan membenarkan adanya sertifikat tersebut, dan ketika dipertanyakan kenapa bisa terjadi terbitnya sertifikat diatas tanah milik orang lain dan didalam wilayah Nagari lain atas nama seseorang yang Nagarinya berbeda, Kepala Kantor Pertanahan Tanah datar menjawap secara diplomatis bahwa penerbitan sertifikat itu sudah sesuai SOP dan aturan yang berlaku, bahkan diareal sekitar tanah Farida tersebut sudah ada 23 sertifikat yang sudah diterbitkan dengan luas lebih kurang 60 hektar, dan ada lagi 29 hektar lagi yang sudah disertifikatkan.

Setelah telusuri ternyata dibelakang semua itu adalah seorang Mafia Tanah pengusaha besar asal Jakarta keturunan Arab yang memperalat masarakat setempat untuk mecaplok tanah Ulayat masyarakat Malalo Tigo Jurai.

Operandinya adalah, seorang oknum yang merupakan kaki tangan Pemilik Modal Mafia Tanah tersebut yang merupakan warga Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, mencari sesorang warga Sumpur yang mau mengakui tanah itu adalah tanah ulayat kaimnya dengan mengarang ranji keturunannya lalu membuatkan surat persetujuan kaum yang diketahui oleh Wali Nagari dan Ketua KAN Sumpur sehingga memenuhi persyaratan untuk diajukan sertifikat ke BPN. 6 bulan setelah sertifikat keluar langsung di pindah tangankan kepada keluarga pemilik modal.

Satu hal yang disayangkan pihak BPN sangat lalai tidak teliti dalam menerbitkan sertifikat tanah di ranah Minang yang penuh dengan tataran adat istiadat yang kuat, atau bisa jadi pihak BPN Tanah Datar sudah dibawah Pengaruh Mafia Tanah tersebut.

Bagai mana mungkin Tanah Ulayat Masyarakat Adat Malalo Tigo Jurai bisa disertifikatkan seluas 60 hektar yang alamatnya diganti dengan Nagari lain oleh oknum Mafia Tanah, padahal kita tau di Minangkabau jangankan untuk mensertifikatkan 60 hektar tanah Ulayat Kaum, untuk 1/5 hektar saja susah, karena tanah di Minangkabau adalah tanah Komunal bukan milik perorangan. Yang namanya tanah Ulayat di Minangkabau “dijua tak dimakan bali digadai tak dimakan sando” (dijual tak dimakan beli, digadai tak dimakan agun).

Sumber : Rilise Nojirfa H

Editor : Anung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *