Kompak! Ikadi Baznas Dan DMI Tolak Legalitas Miras di Indonesia, Ini Alasannya

oleh
oleh

LCN | TENGGARONG — Jagat maya dihebohkan dengan cuitan tagar tolak legalitas miras, yang dilayangkan warganet sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah soal legalitas minuman keras (miras).

Diketahui, belum lama ini kabarnya pemerintah membuka izin terkait investasi industri miras, di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini karena dinilai dapat membantu perkembangan ekonomi masyarakat. Melihat hal ini, Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Kutai Kartanegara (Kukar) bersuara keras menolak kebijakan pemerintah terkait miras ini.

“Bahaya negara Indonesia menentang hukum Allah.  Alquran sudah sangat jelas mengharamkan minuman keras atau khamr. Didukung oleh hadis-hadis Nabi tentang larangan minum-minuman keras atau apapun yang memabukkan,” kata Ketua Ikadi Kukar Ustaz H Untung Senin, (01/03).

Hal senada juga ditambahkan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kukar, H M Alie Sauty yang menyatakan  juga menolak keras kebijakan legalitas miras apapun alasan di belakangnya, entah itu untuk mendukung investasi ekonomi nasional atau apapun bentuknya, hal tersebut tetap tidaklah dibenarkan.

“Itulah persoalannya, besar dosanya bagi orang yang mengerti hukum agama tetapi hanya diam seribu bahasa tidak ada kata pencegahan, maka termasuklah golongannya,” terangnya. Hal ini dipertegas lagi oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar, KH M Bisron yang menegaskan masih banyak cara lain untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian Indonesia namun tidak menggunakan cara yang menentang hukum Allah.

“Perlu dikaji mendalam sebab bisa menimbulkan munkarat bagi masyarakat terutama di kalangan muslim. Minuman keras tidak dilegalkan saja seperti saat ini kondisi masayarakat kita, apalagi nanti kalau dilegalkan. Masih banyak jalan upaya kebijakan lain kalau ingin meningkatkan investasi,” tegasnya.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI), terhitung sejak tahun ini. Industri ini, sebelumnya masuk kategori bidang usaha tertutup. Selain itu, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021, tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Beleid atau Kebijaksanaan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, telah di tandatangani Presiden Joko Widodo.

Aturan tersebut mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021. Dalam lampiran III Perpres tersebut, pemerintah mengatur empat klasifikasi miras, yang masuk daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Pertama, industri minuman keras mengandung alkohol, kedua, minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur. Ketiga, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol. Keempat, perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. [tim]

Sumber : Ormas Ikadi, Baznas dan DMI

Editor : Iwan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *