KPAI: Permasalahan PJJ Bukan Melulu Alat Daring, Pengasuhan Yang Bermasalah Selama Pandemi Hambat Keberhasilan Belajar Anak

oleh
oleh

LCN | BANDUNG — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Batam mulai 4 Januari 2021 melakukan pengawasan sekolah yang sudah menyelenggarakan kegiatan tatap muka, seperti di beberapa pulau kecil yang masuk wilayah Batam, sejak 4 Januari 2021 sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Sementara itu, mulai Februari 2021, Retno Listyarti, Komisioner KPAI mulai melakukan pengawasan buka sekolah tatap muka secara terbatas di SMK Negeri 9 Kota Bandung dan penyiapan sekolah tatap muka di SMP Negeri 5 Kota Cimahi, Jawa Barat.

Temuan Pengawasan

Ada beberapa temuan terkait PJJ yang makin menunjukkan bahwa anak-anak adalah kelompok paling rentan yang terdampak dari pandemic covid 19 dan makin memperkuat bahwa Belajar Dari Rumah (BDR) kurang efektif, apalagi ketika pengasuhan anak dalam lingkungan rumahnya bermasalah, bisa dikarenakan kedua orangtua bekerja dan anak dalam pengasuhan pengganti, dapat juga dikarenakan orangtua bercerai sehingga anak ikut salah satu orangtuanya atau malah ikut nenek sebagai pengasuh pengganti.

Selain itu. Disparitas digital yang lebar mengakibatkan anak-anak dari keluarga miskin tidak terlayani PJJ selama berbulan-bulan lamanya. “Saat pengawasan di SMPN 5 kota Cimahi, beberapa guru yang melakukan kunjungan ke rumah para siswanya yang sudah beberapa bulan tidak bisa mengikuti PJJ daring saya wawancarai. Banyak cerita pilu tentang kondisi para siswanya yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi,” ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang pendidikan.

Ada siswa yang sama sekali tidak memiliki alat daring dan akhirnya bekerja membantu ayahnya sebagai kuli bangunan; ada siswa yang tinggal di panti asuhan dan tidak memiliki alat daring; ada siswa yang satu-satunya alat daring di rumahnya rusak dan ketika di perbaiki ternyata dibawa kabur tukang service HP; ada siswa yang bisa mengerjakan tugas kalau sudah mendampingi adiknya belajar daringkarena ibunya yang merupakan orangtua tunggal harus bekerja, dan banyak cerita pilu lainnya.

Upaya Guru Atasi Permasalahan PJJ Di Kota Cimahi Patut Di Apresiasi

Pada Kamis, 25 Februari 2021, Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan di kota Cimahi. Tim KPAI mendatangi SMPN 5 Kota Cimahi, dan bertemu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi yang didampingi oleh Kabid dan Kasie SMP. Latar belakang pengawasan disebabkan adanya ribuan anak berpotensi tidak naik kelas karena tidak mengumpulkan tugas-tugas sekolah selama PJJ.

Obyek pengawasan ada dua, yaitu : (1) Permasalahan PJJ yang dialami ribuan siswa di kota Cimahi dan (2) Penyiapan buka sekolah tatap muka, Kendala yang dihadapi terkait PJJ diantaranya adalah masalah alat daring, kuota internet dan wilayah blank spot. Dari keterangan yang diperoleh KPAI, ada sekitar 633 siswa SMP di kota Cimahi yang tidak memiliki alat daring. Adapun status kepemilikan handphone siswa SMP di kota Cimahi mayoritas adalah milik siswa sendiri sebanyak 18.048 dan 2.508 HP milik orangtua dan 633 tidak memiliki handphone maupun alat daring yang lain.

Selain permasalahan alat daring, ternyata anak-anak yang mengalami kesulitan belajar dari rumah juga dikarenakan permasalahan lain, seperti : terjadi perceraian kedua orangtua dimasa pandemic sehingga anak-anak mengalami masalah psikologi, adanya pengasuhan pengganti seperti ikut nenek atau kerabat terdekat lainnya, anak yang dibawa salah satu oranguanya padahal masih proses perceraian, anak yang terpaksa mutasi (luar kota) karena orangtuanya sudah resmi bercerai, dan bahkan ada anak yang terstigma karena pernah terinfeksi covid-19 dari kluster keluarga.

KPAI mengapresiasi upaya dan kerja keras para guru dalam membantu para siswanya belajar dari rumah, baik secara daring maupun luring, mulai dari mengantar dan mengambil tugas-tugas peserta didiknya sampai membantu pembelian alat daring secara bersama-sama melalui kegiatan “Guru Peduli”, pengumpulan bantuan dilakukan setiap bulan sehingga secara bertahap, para guru dapat membelikan handphone android untuk peserta didik agar dapat mengikuti sekolah online. “Dari program Guru Peduli SMP Negeri 5 Kota Cimahi, telah terbeli 7 telepon pintar dengan kisaran harga Rp 1,2 juta sampai Rp 1,5 juta,” ungkap Retno.

SMKN 9 Kota Bandung Sangat Siap PTM

Sejak Januari 2021, PTM di SMKN 9 dilakukan secara terbatas dan hanya untuk pembelajaran praktik keahlian, serta untuk kepentingan konsultasi bagi peserta didik yang mengalami kesulitan pembelajaran maupun permasalahan psikologi sehingga memerlukan konsultasi dengan guru Bimbingan Konseling (BK). Selain itu, para orangtua juga diminta mengambil modul-modul pembelajaran untuk bahan PJJ atau BDR (Belajar Dari Rumah).

“Dalam satu hari, peserta didik yang bisa melakukan praktik maupun konsultasi hanya maksimal 50 orang untuk 6 (enam) jurusan atau bidang keahlian, mulai dari kelas X – XII. Adapun tenaga pendidik yang hadir ke sekolah juga dibatasi, yaitu hanya 25-50 persen saja dengan jam kerja antara 4-5 jam per hari”, ujar Retno.

Retno menambahkan,”Secara Infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di SMKN 9 kota Bandung sangat siap melaksanakan PTM. Infrastruktur dan prokes yang ketat dilakukan mulai dari pintu gerbang sekolah sampai di dalam ruang-ruang kelas, ruang-ruang praktik, perpustakaan, ruang BK, ruang guru, ruang tata usaha, dll”.

Pada saat pengawasan, KPAI bekerjasama dengan para siswa SMKN 9 Kota Bandung jurusan Disain Komunikasi Visual untuk membuat video penyiapan AKB di sekolahnya dari kedatangan KPAI ke sekolah yang mengikuti protocol kesehatan/SOP AKB yang merupakan kebijakan sekolah. Hasil pembuatan video untuk kampanye penyiapan buka sekolah yang aman dan nyaman di masa pandemi. Kesiapan SMKN 9 Kota Bandung dalam menghadapi PTM di masa pandemic patut di apresiasi.

Terkait pemberian vaksin pada para guru sebagai kelompok prioritas, ternyata para guru di SMPN 5 Kota Cimahi maupun SMKN 9 Kota Bandung belum menerima vaksin covid-19 yang memang akan diberikan secara bertahap. Ketika vaksin covid-19 hanya untuk pendidik dan tenaga kependidikan, maka kekebalan kelompok sulit diwujudkan, kecuali didukung oleh kesadaran menerapkan prokes dan sekolah sudah siap dengan infrastruktur dan prokes/SOP adaptasi kebiasaan baru di satuan Pendidikan. [red]

Sumber : Komisioner KPAI

Editor : Anung

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *