Sidang Dakwaan! Jaksa Tuntut MGS Dengan Pasal 372 KUHP

oleh
oleh

LCN | PALANGKA RAYA | KALTENG – Muhamad Guntur Sya’ban dituduh Jaksa Penuntut Umum melakukan penggelapan sejumlah uang milik Tan Rika. Uang tersebut untuk pengurusan izin Konsesi pelabuhan PT Zamrud Mustika Indah atau PT ZMI milik Tan Rika di KSOP Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

Tuduhan itu dibacakan oleh tim JPU dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya pada sidang pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Muhamad Guntur Sya’ban, pada Rabu (17/02/21) di PN Palangka Raya dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Etri Widayati dan dua hakim anggota dibantu Panitera Pengganti.

Muhamad Guntur Sya’ban menyanggupi untuk pengurusan izin Konsesi pelabuhan PT ZMI di Kabupaten Pulang Pisau dan kerjasama itu tidak dibuat kontrak kerjasama atau surat perjanjian secara tertulis tapi hanya perjanjian biasa.

Berdasarkan perjanjian lisan pihak PT ZMI menyerahkan uang dibayarkan oleh Riska Wijiarto selaku bendahara PT ZMI sebesar Rp 175 juta, tertanggal 5 Desember 2017. Pada kesepkatan tersebut 50 persen bayar di muka melalui rekening Bank BNI Palangka Raya atasnama Muhamad Guntur Sya’ban.

Sampai saat terdakwa dilporkan ke pihak berwajib yakni, Polda Kalteng, izin konsesi pelabuhan PT MZI atau izin Konsesi tersebut tidak terbit atau tidak pernah ada.

Disebutkan oleh Jaksa, danter dakwa bukan merupakan orang yang mempunyai kewenangan atau mempunyai sertfikasi dalam hal penerbitan izin konsesi pelabuhan, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Tan Rika dari PT MZI mngalami kerugian sebesar Rp. 175juta.

Kuasa Hukum terdakwa, Mahdianur membantah tuduhan Jaksa. Menurut Mahdianur, apa yang tertuang dalam surat dakwaan Jaksa tidak sepenuhnya benar.

“menurut kami apa yang didakwakan pasal 372 terhadap klien kami tidak pas, karena yang bersangkutan telah menyelesaikan tanggung jawabnya dan surat tersebut sudah digunakan oleh pihak perusahaan”ujar Mahdianur yang merupakan kuasa hukum terdakwa.

Selanjutya juga disampaikan, bahwa perkara ini juga sudah masuk pada sidang perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga pihaknya berharap agar pidananya dapat dihentikan sampai dengan hasil gugatan perdata mendapatkan keputusan.

“kami sudah mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menghentikan sementara untuk sidang perkara pidananya”pungkas Mahdianor. (Dayat)

Sumber : Liputan dan wawancara
Editor : Iwan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *