Kabar Gembira, DPD APRI Kalteng Siap Fasilitasi Kepentingan Penambang Rakyat

oleh
oleh

 

LCN | PALANGKA RAYA | KALTENG – Pertambangan rakyat merupakan salah satu usaha bagi masyarakat lapisan bawah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, juga merupakan pendukung pertumbuhan roda perekonomian suatu daerah.

Dengan tata kelola pertambangan rakyat yang baik maka masyarakat akan menjadi sejahtera, dan untuk mencapai tujuan tersebut tentu semua pihak harus saling bergandengan tangan dan bukan saling menyalahkan.

 

Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luasa wilayah yang sangat besar, memiliki Sumber Daya Alam ( SDA ) yang melimpah, seperti halnya bidang pertambangan.

Banyak perusahaan – perusahaan besar yang telah beroperasi di Provinsi ini,daerah yang dikenal akan kearifan budaya lokal ( Suku Dayak ), yaitu Tambun Bungai ( Tokoh pemuda suku dayak bersaudara ).

Dengan falsapah adat yang sampai sekarang masih melekat, falsapah Huma Betang dengan Mitologi bahwa hidup itu bersaudara, harus rukun dengan tidak membedakan baik pemikiran, kedudukan dan keyakinan.

Dengan itu setiap apapun golongan social di masyarakat suku dayak, tidak ada perbedaan karena semua sama dan selalu mengedepankan gotong royong.

Dengan tetap memelihara kearipan lokal yang masih kuat, tentunya dalam mengeploitasi lahan dan alamnya, masyarakat Kalimantan Tengah khususnya suku Dayak tidak lah berlebihan akan hal itu. Sebatas untuk keperluanya berusaha dalam menafkahi kehidupan keluarganya.

Sebelum maraknya pertambangan masuk ke masyarakat Kalteng, masyarakat dalam menjalankan ekonominya selalu mengandalkan hasil hutan berupa Rotan, damar dan perkebunan berupa karet.

Rotan dan Karet yang selama ini merupakan andalan masyarakat Kalteng, namun semenjak krisis ekonomi melanda Indonesia beberapa tahun lalu dan sempat harga Karet dengan nilai jual tinggi, dengan harga plutuaktiv tidak stabil hingga sekarang cenderung sangat murah.

Hal tersebut membuat masyarakat Kalteng banyak meninggalkan usaha perkebunan, dan mencari usaha lain yang bisa menjadi penopang kehidupan keluarganya.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, maraknya pertambangan masyarakat mencari Emas dan Puya ( Zirkon ) dengan menggunakan mesin Domping, baik di aliran sungai dan dalam hutan yang dinilai ada emas.

Dengan resiko dan modal yang cukup besar, masyarakat mengandalkan usaha tersebut, walaupun dengan hasil yang belum diketahui secara pasti.

Dilema yang terjadi sekarang, banyaknya pertambangan masyarakat yang dinilai tanpa izin atau sering disebut Penambang Tanpa Izin (PETI) oleh Pemerintah Daerah.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang cara dan bagaimana supaya usahanya tersebut tidak Ilegal,dan tidak sedikit yang menjadi korban ketidakpahaman sehingga ditangkap oleh pihak berwajib dan dikenakan UU Minerba.

Tentunya perananan dan kehadiran Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI), mempunyai peranan penting dalam menyingkapi apa yang terjadi sekarang di masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

APRI hadir untuk merespon kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terukur serta bertanggung jawab akan aspek lingkungan tanpa menghilangkan sisi kearipan lokal dan kerusakan lingkungan.

Diharapkan kehadiran DPD APRI Provinsi Kalimantan Tengah bisa memfasilitasi kepentingan masyarakat dalam usaha pertambangan kerakyatan dengan pemerintah tanpa melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan.

Aturan yang telah kita ketahui, bahwa setiap pertambangan kerakyatan harus melakukan berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan memenuhi kewajiban kepada Negara untuk membayar pajak, sehingga dalam hal ini pemerintah selaku pengayom masyarakatnya, ada andil dalam usaha tersebut dalam sistim pengawasan.

Dalam aturan IPR juga ditetapkan kawasan yang bisa diekploitasi masyarakat dengan tidak mengganggu areal yang sudah dicanangkan Negara, berupa kawasan Hutan Lindung, Hutan Pruduksi dan Konservasi. Luasanya juga diatur dalam setiap perizinan yang meliputi perizinan perorangan dan kelompok, dengan menggunakan alat – alat yang telah ditentukan.

“DPD APRI Kalteng, akan segera membentuk kelompok – kelompok usaha pertambangan masyarakat dan akan melakukan kegiatan pembinaan secara berkelanjutan, dengan tujuan agar dalam usahanya jangan sampai ada anggota yang tergabung di Asosiasinya ini bekerja diluar izin yang telah diberikan”ujar R Jhony Piay Ketua bidang informasi dan pengumpulan data DPD APRI Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya juga di sampaikannya,secara kelembagaan Organisasi, APRI sebagai tempat berkumpul dan berasosiasi para penambang masyarakat, akan selalu didepan apabila ada masyarakat atau anggotanya yang terbentur hukum akibat usaha pertambangannya dan juga tempat bermufakat.

“Semoga kehadiran DPD APRI Provinsi Kalimantan Tengah, ini bisa menjadi wadah berasosiasi bagi para penambang dan kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat luas” pungkas Jhoni (Dayat)

Sumber : Release
Editor : Iwan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *